Tag: Papua

Diduga Sebar Hoaks Asrama Papua, Youtuber Jadi Tersangka

Asrama Papua
Ilustrasi youtube.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Polda Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Dia adalah AD (25) seorang Youtuber asal Kebumen, Jawa Tengah.

“Kita menetapkan satu tersangka yang melakukan (pelanggaran) ITE. Iya dia adalah Youtuber, DA menggunakan Youtube untuk upload,” kata Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara, di Mapolda Jatim, Kamis (5/9).

Lihat juga: Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Penangkapan AD, kata Arman berawal dari cyber patrol yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menyebutkan, AD diduga telah melakukan rekayasa video tentang peristiwa yang terjadi di Asra Mahasiswa Papua di Surabaya.

Salah satu video rekayasa yang diunggah AD, berjudul Tolak Kibarkan Bendera Merah Putih Asrama Mahasiswa Papua Digrudug Warga di SPLN Chanel. Video itu kemudian dinilai polisi sebagai kabar palsu atau hoaks.

Arman mengatakan, dalam perbuatannya, AD diduga tak berada di lokasi secara langsung. Ia hanya mengambil sebuah video dari akun youtube lain dan mengunggah ulang. AD kemudian memberikan judul dan teks yang bernada provokatif.

“Jadi dia ambil video kejadian lama di asrama tersebut. Video itu telah diunggah pada 17 Juli 2016. Tersangka kemudian mengunggah ulang videonya dengan judul ‘Tolak Kibarkan Merah Putih, Asrama di Jalan Kalasan Digeruduk Warga’ pada tanggal 16 Agustus 2019,” ujar Arman.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok

Penetapan tersangka ini dilakukan polisi setelah memeriksa empat orang saksi, yang terdiri dari saksi masyarakat dan ahli. Selain itu, polisi juga mengantongi alat bukti berupa video yang diunggah AD.

“Kita telah memeriksa empat saksi, juga saksi ahli. Buktinya baik dari Youtube, kita menemukan CD, ada video,” katanya.

Atas perbuatannya, AD pun disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

“Hari ini juga kami lakukan penahanan. Atas perbuatannya sebarkan hoaks, tersangka terancam pidana enam tahun penjara,” tuturnya.

Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kerusuhan di Papua persoalan harga diri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu sumber masalah yang memicu rusuh di Papua belakangan ini tak lepas dari persoalan harga diri. JK tak menampik pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Papua selama ini tak mampu meredam konflik yang terjadi.

“Orang, masyarakat, tentu mendambakan suatu kehidupan yang baik dan infrastruktur yang baik. Tapi ada sesuatu yang kadang lebih tinggi dari itu, yaitu harga diri,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Kerusuhan di Bumi Cenderawasih dipicu makian rasisme yang ditujukan pada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu.

JK mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah meminta maaf atas ucapan tersebut. Namun karena makian rasisme itu dianggap menyakiti hati warga Papua, konflik yang terjadi pun meluas.

“Persoalan sebenarnya sudah selesai (minta maaf) itu. Tapi kan ada (alasan) lain, jadi bukan soal tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur baik, tapi ada harga diri tadi,” katanya.

JK menuturkan pemerintah sejak lama telah berupaya menyelesaikan persoalan dengan melakukan dialog bersama warga Papua. Sejumlah ketentuan seperti Undang-undang Otonomi Khusus, menurutnya, juga dibentuk berdasarkan hasil dialog.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“UU Otsus Papua itu kan hasil dialog zaman (presiden) Gus Dur, zaman Bu Mega. Ketika disetujui mestinya selesai. Dana sangat besar, secara politik juga kewenangan sangat besar, sehingga kadang mau didialogkan, apalagi yang mau dialog,” ucapnya.

Kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu sempat memanas imbas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sejumlah fasilitas publik hingga gedung DPRD setempat pun turut dibakar.

Kepolisian telah menetapkan 68 tersangka dalam peristiwa unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Riciannya, sebanyak 48 tersangka di Papua dan 20 tersangka di Papua Barat.

Polda Jawa Timur juga menetapkan aktivis Papua Veronica Koman sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Rabu (4/9). Veronica diduga aktif melakukan provokasi melalui akun Twitter pribadinya.

WNA Dibatasi ke Papua, Wiranto: Untuk Melindungi Mereka

WNA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjoget dan menyanyikan lagu “Apuse” dan “Maluku Tanah Pusaka” yang diubah liriknya dalam acara Yospan Papua di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 1 September 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pembatasan kunjungan bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua, didasarkan pada faktor keamanan. Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi para WNA itu sendiri.

“Pada saat keadaan rusuh kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana?” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.

Ia mengatakan jika ada WNA terbunuh, maka situasi akan semakin runyam. Pasalnya, selama ini pemerintah membebaskan WNA datang ke tanah Papua sebagai turis. Dalam kondisi seperti ini, ia mengatakan sulit menebak motif seseorang datang ke sana.

Lihat juga: Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

“Kita juga mempersempit permasalahan. Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan,” kata Wiranto.

Atas dasar ini, Wiranto mengatakan pemerintah membatasi kunjungan WNA ke Papua. Namun pembatasan tak dilakukan secara menyeluruh. WNA ia sebut masih bisa masuk dengan syarat tertentu.

“Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya,” kata Wiranto.

Lihat juga: Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak akan lagi secara leluasa dan terbuka menerima warga asing datang ke Papua dan Papua Barat. Hal ini tak terlepas dari adanya empat warga negara asing atau WNA asal Australia yang terpantau mengikuti aksi demonstrasi menuntut Papua merdeka di kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.

 

Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Mahfud
Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang melontarkan provokasi Papua.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.

“Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu,” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apapun untuk mempertahankannya.

Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang di perlukan.

“Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya,”  kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tidak lepad dari pernyataan rasialisme.

Terlebih, persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.

“Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas,” kata dia.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Dia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.

“Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif,” kata Mahfud.

Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.

Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.

20 Hari Setelah Kejatuhannya di Papua, Heli TNI MI-17 Tidak Ditemukan

MI-17

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pencarian helikopter MI-17 milik TNI dan dilaporkan hilang di Papua berlanjut hingga hari ke-20. Helikopter milik pusat penerbangan militer Indonesia dilaporkan segera dihubungi setelah lepas landas dari bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada 28 Juni 2019.

Tim pencari dan penyelamat Jayapura hingga hari ke-20 masih terlibat dalam pencarian helikopter MI-17, menurut Antara.

Putu Arga, kepala SAR Jayapura, mengatakan anggota SAR masih terlibat dalam penelitian yang berpusat pada Oksibil.

Sejauh ini, katanya dia tidak yakin kapan mereka akan dikeluarkan dari penelitian. Anggota SAR Jayapura mengambil bagian dalam penelitian ini secara bergantian.

Lihat juga: Angin Kencang dan Hujan Menerpa 4 Kecamatan di Bireun Aceh, 12 Rumah Rusak

Dia menambahkan bahwa penelitian masih berlangsung untuk menemukan keberadaan helikopter yang membawa 12 orang termasuk kru.

Kepala Informasi Komando Militer XVII/ Cendrawasih, Kol Inf. Muhammad Aidi, mengatakan pada kesempatan lain bahwa pencarian helikopter itu masih dilakukan melalui darat dan udara.

Pencarian Udara menggunakan Helikopter Bell 412 dengan No. Reg HA5177 dimiliki oleh penerbad TNI AD yang terbang dari Oksibil ke Pegunungan Otak, Distrik Oksop, Oksebang, dan Desa Kubikop.

Lihat juga: Tentang Qanun Poligami, Dari Dewan Masjid Pasrahkan di Kementerian Dalam Negeri

Sejak Senin (15/7), tim pencarian dan penyelamatan (10 orang) telah dikerahkan lagi melalui darat, termasuk Gunung Kubikop.

“Tapi sejauh ini, belum ada laporan tentang keberadaan helikopter ini,” kata Aidi.

 

Banjir Bandang Sentani Telan 42 Korban Jiwa

Ilustrasi dampak banjir bandang.
Ilustrasi dampak banjir bandang.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, terus bertambah. Hingga pukul 08.30 WIB ini, total korban jiwa yang menerjang 9 kelurahan Sentani tersebut mencapai 42 orang.

Selain korban jiwa, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. “Evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban masih dilakukan di daerah terdampak,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (17/3).

Sementara itu, kerusakan dialami 9 rumah di BTN Doyo Baru, termasuk 1 mobil yang terseret arus. Kemudian, 150 rumah terendam banjir di BTN Bintang Timur Sentani.

Lihat juga: Erick Thohir Yakin Kabar OTT Romi Tidak Gerus Suara Jokowi

Tidak hanya rumah, infrastruktur di daerah setempat juga ikut mengalami kerusakan, yaitu jembatan Doyo dan Kali Ular, pesawat jenis Twin Otter di Lapangan Terbang Adventis Doyo Sentani. damqq

“Dampak kerusakan masih akan bertambah karena pendataan masih dilakukan dan belum semua daerah terjangkau oleh Tim Sar Gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, dan relawan penanganan darurat,” imbuh Sutopo.

Banjir bandang melanda Kelurahan Barnabas Marweri, Piter Pangkatana, Kristian Pangkatan, Didimus Pangkatana, Andi Pangkatana, Yonasmmanuri, Yulianus Pangkatana, Nelson Pangkatan, dan Nesmanuri.

Lihat juga: PPP Mengaku Belum Tahu Kabar Romi Kena OTT KPK

Sebagian warga telah mengungsi sejak Sabtu (16/3) malam. Sebanyak 50 orang mengungsi di Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah, 70 orang di Kediaman Bupati Jayapura, dan beberapa warga mengungsi di Kantor Basarnas Jayapura.

Sutopo menuturkan penanganan darurat masih terus dilakukan. “Posko telah berdiri untuk memudahkan koordinasi. Sebagian bantuan pun telah disalurkan kepada masyarakat terdampak,” tandasnya.