Kategori: Nasional

Efek Dari Virus Corona Yang Sangat Meresahkan Negara

Efek-Dari-Virus-Corona-Yang-Sangat-Meresahkan-Negara

POSMETROINDO.ME – Pandemi Corona membuat Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada khalayak ramai untuk melakukan kegiatan seperti kerja dan belajar di rumah demi mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.

Seperti diketahui, virus corona telah menyebar ke beberapa penjuru negeri, termasuk Indonesia. Penyebaran yang semakin meluas membuat kita perlu memahami mengenai ciri-ciri tubuh terinfeksi virus corona tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia maupun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau Centers for Disease Control and Prevention(CDC) telah mengeluarkan imbauan tentang bagaimana penyebaran virus corona, ciri-ciri, gejala maupun cara pencegahannya.

– Penyebaran

Hingga saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Virus ini diperkirakan menyebar dari orang ke orang, seperti antara orang yang bersentuhan erat satu sama lain dalam jarak sekitar enam kaki dan juga melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Tetesan ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru.

– Ciri-ciri

Untuk kasus infeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi, ciri-ciri sakit bisa bervariasi mulai dari sakit ringan hingga sakit parah.

Laman Kemenkes juga menginformasikan beberapa ciri-ciri orang terinfeksi virus corona seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan juga letih lesu.

– Gejala

CDC percaya pada saat ini gejala virus corona dapat muncul hanya dalam masa inkubasi 2 hari atau selama 14 setelah paparan.

– Pencegahan

Berikut cara pencegahan virus corona seperti dilansir dari cdc.gov:

1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum, atau setelah batuk, atau bersin.

Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang tidak dicuci.

2. Hindari kontak dengan orang sakit

3. Tetap berada di dalam rumah ketika sakit

4. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin serta buanglah tisu bekas di tempat sampah.

5. Kenakan masker jika sakit

6. Bersihkan dan lakukan disinfeksi pada tempat atau benda yang sering disentuh setiap hari di antaranya meja, gagang pintu, sakelar lampu, gagang meja, telepon, keyboard, toilet, keran, dan bak cuci.

Jika permukaannya kotor langsung bersihkan dengan cara menggunakan deterjen atau sabun dan air sebelum disinfeksi.

Jokowi Memberikan 6.000 Paket Bantuan untuk Korban Longsor Bogor

Bogor
Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk masyarakat korban tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan sebanyak 6.000 paket diserahkan kepada sekitar 6.000 KK di Kecamatan Sukajaya.

Bantuan diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mewakili Jokowi yang gagal mendarat karena cuaca buruk pagi tadi, Minggu (5/1).

“Bapak Presiden tidak bisa hadir di sini, maka kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan bantuan Presiden berupa sembako,” kata Heru dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Heru mengatakan paket bantuan yang diberikan berisi sembako dan beberapa kebutuhan warga lainnya seperti air minum dan makanan siap saji. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di daerah yang telah sigap membantu korban bencana di Kecamatan Sukajaya.

“Atas nama Bapak Presiden kami mengucapkan kepada seluruh jajaran Polres dan TNI, Dandim, Danrem, Ibu Bupati terima kasih yang telah sigap membantu korban bencana ini,” ujarnya.

Menurut Heru, Jokowi berpesan agar proses evakuasi terus berduka cita bagi korban yang meninggal dan tentunya turut berempati bagi seluruh warga yang terkena bencana di Sukajaya ini,” tuturnya.

Lihat juga : Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

Heru menyatakan sekitar 6 desa terisolasi di Kecamatan Sukajaya. Dia menyebut Jokowi sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera membuka akses jalan yang terisolasi di beberapa desa tersebut.

Proses pembukaan jalan tersebut, kata Heru, ditargetkan bisa selesai secepatnya. Selain alat-alat berat seperti ekskavator, juga akan dikirimkan sirtu (pasir dan batu) agar akses jalan tersebut bisa segera dilewati untuk proses evakuasi warga maupun distribusi bantuan.

“Minimal per hari ini atau sampai besok jalur itu bisa dibuka untuk motor dulu, yang penting mereka bisa terevakuasi dan bantuan bisa masuk,” ujarnya.

Jokowi bersama Doni, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU gagal mendarat di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, karena cuaca buruk.

Dia bersama rombongan akhirnya kembali ke Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, 2 helikopter yang membawa bantuan untuk warga berhasil mendarat.

Lihat juga : Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

TNI AU
Ilustrasi mortir.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Satu bom latih tipe P100 milik TNI AU jatuh dan menancap di lahan perkebunan tebu warga di Desa Bago, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/9).

Dikutip dari Antara, bom latih berbobot 125 kilogram itu tidak memuat peledak dan berfungsi hanya sebagai sarana latihan akurasi pengeboman udara ke darat dari pesawat tempur.

Lihat juga: Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Menurut daftar arsenal yang ada di TNI AU, bom latih P100 itu bisa dipergunakan hampir semua pesawat tempur TNI AU, di antaranya EMB-314 Super Tucano, Hawk Mk53, dan Hawk 109/209.

Bom latih tanpa bahan peledak itu ditemukan di desa yang berdekatan dengan wilayah latih TNI AU alias Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang terhampar persis di tepi Samudera Hindia.

“Saat jatuh, bom itu menancap di tanah dan tidak meledak, namun hanya mengeluarkan asap,” kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban, di Lumajang, Jumat (6/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Ia mengatakan warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor ke Polsek Pasirian dan Koramil Pasirian, sehingga petugas langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengecek bom yang jatuh tersebut.

Anggota TNI AU dan polisi setempat langsung mendatangi lahan perkebunan tebu milik Sumiati di Dusun Krajan, Desa Bago, namun warga sempat panik saat bom itu dipindahkan karena mengeluarkan asap.

Arsal menjelaskan bom latih P100 itu sudah dikembalikan ke lokasi latihan di AWR Pandanwangi oleh petugas Polsek Pasirian dengan anggota TNI AU.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“Polisi sudah mendatangi lokasi, kemudian memasang garis polisi dan mengamankan lokasi kejadian untuk mensterilkan lokasi bom itu jatuh, sehingga tidak boleh ada warga yang mendekat di lokasi jatuhnya bom latihan itu,” ujarnya.

Sementara perwira di AWR Pandanwangi, Kapten Joko, kepada wartawan mengatakan bom latih yang terjatuh itu tidak memiliki daya ledak dan tidak berbahaya karena tujuannya semata-mata untuk latihan saja, sehingga meminta warga agar tidak panik terkait kejadian itu.

Diduga Sebar Hoaks Asrama Papua, Youtuber Jadi Tersangka

Asrama Papua
Ilustrasi youtube.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Polda Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Dia adalah AD (25) seorang Youtuber asal Kebumen, Jawa Tengah.

“Kita menetapkan satu tersangka yang melakukan (pelanggaran) ITE. Iya dia adalah Youtuber, DA menggunakan Youtube untuk upload,” kata Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara, di Mapolda Jatim, Kamis (5/9).

Lihat juga: Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Penangkapan AD, kata Arman berawal dari cyber patrol yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menyebutkan, AD diduga telah melakukan rekayasa video tentang peristiwa yang terjadi di Asra Mahasiswa Papua di Surabaya.

Salah satu video rekayasa yang diunggah AD, berjudul Tolak Kibarkan Bendera Merah Putih Asrama Mahasiswa Papua Digrudug Warga di SPLN Chanel. Video itu kemudian dinilai polisi sebagai kabar palsu atau hoaks.

Arman mengatakan, dalam perbuatannya, AD diduga tak berada di lokasi secara langsung. Ia hanya mengambil sebuah video dari akun youtube lain dan mengunggah ulang. AD kemudian memberikan judul dan teks yang bernada provokatif.

“Jadi dia ambil video kejadian lama di asrama tersebut. Video itu telah diunggah pada 17 Juli 2016. Tersangka kemudian mengunggah ulang videonya dengan judul ‘Tolak Kibarkan Merah Putih, Asrama di Jalan Kalasan Digeruduk Warga’ pada tanggal 16 Agustus 2019,” ujar Arman.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok

Penetapan tersangka ini dilakukan polisi setelah memeriksa empat orang saksi, yang terdiri dari saksi masyarakat dan ahli. Selain itu, polisi juga mengantongi alat bukti berupa video yang diunggah AD.

“Kita telah memeriksa empat saksi, juga saksi ahli. Buktinya baik dari Youtube, kita menemukan CD, ada video,” katanya.

Atas perbuatannya, AD pun disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

“Hari ini juga kami lakukan penahanan. Atas perbuatannya sebarkan hoaks, tersangka terancam pidana enam tahun penjara,” tuturnya.

Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kerusuhan di Papua persoalan harga diri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu sumber masalah yang memicu rusuh di Papua belakangan ini tak lepas dari persoalan harga diri. JK tak menampik pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Papua selama ini tak mampu meredam konflik yang terjadi.

“Orang, masyarakat, tentu mendambakan suatu kehidupan yang baik dan infrastruktur yang baik. Tapi ada sesuatu yang kadang lebih tinggi dari itu, yaitu harga diri,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Kerusuhan di Bumi Cenderawasih dipicu makian rasisme yang ditujukan pada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu.

JK mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah meminta maaf atas ucapan tersebut. Namun karena makian rasisme itu dianggap menyakiti hati warga Papua, konflik yang terjadi pun meluas.

“Persoalan sebenarnya sudah selesai (minta maaf) itu. Tapi kan ada (alasan) lain, jadi bukan soal tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur baik, tapi ada harga diri tadi,” katanya.

JK menuturkan pemerintah sejak lama telah berupaya menyelesaikan persoalan dengan melakukan dialog bersama warga Papua. Sejumlah ketentuan seperti Undang-undang Otonomi Khusus, menurutnya, juga dibentuk berdasarkan hasil dialog.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“UU Otsus Papua itu kan hasil dialog zaman (presiden) Gus Dur, zaman Bu Mega. Ketika disetujui mestinya selesai. Dana sangat besar, secara politik juga kewenangan sangat besar, sehingga kadang mau didialogkan, apalagi yang mau dialog,” ucapnya.

Kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu sempat memanas imbas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sejumlah fasilitas publik hingga gedung DPRD setempat pun turut dibakar.

Kepolisian telah menetapkan 68 tersangka dalam peristiwa unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Riciannya, sebanyak 48 tersangka di Papua dan 20 tersangka di Papua Barat.

Polda Jawa Timur juga menetapkan aktivis Papua Veronica Koman sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Rabu (4/9). Veronica diduga aktif melakukan provokasi melalui akun Twitter pribadinya.

WNA Dibatasi ke Papua, Wiranto: Untuk Melindungi Mereka

WNA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjoget dan menyanyikan lagu “Apuse” dan “Maluku Tanah Pusaka” yang diubah liriknya dalam acara Yospan Papua di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 1 September 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pembatasan kunjungan bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua, didasarkan pada faktor keamanan. Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi para WNA itu sendiri.

“Pada saat keadaan rusuh kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana?” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.

Ia mengatakan jika ada WNA terbunuh, maka situasi akan semakin runyam. Pasalnya, selama ini pemerintah membebaskan WNA datang ke tanah Papua sebagai turis. Dalam kondisi seperti ini, ia mengatakan sulit menebak motif seseorang datang ke sana.

Lihat juga: Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

“Kita juga mempersempit permasalahan. Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan,” kata Wiranto.

Atas dasar ini, Wiranto mengatakan pemerintah membatasi kunjungan WNA ke Papua. Namun pembatasan tak dilakukan secara menyeluruh. WNA ia sebut masih bisa masuk dengan syarat tertentu.

“Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya,” kata Wiranto.

Lihat juga: Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak akan lagi secara leluasa dan terbuka menerima warga asing datang ke Papua dan Papua Barat. Hal ini tak terlepas dari adanya empat warga negara asing atau WNA asal Australia yang terpantau mengikuti aksi demonstrasi menuntut Papua merdeka di kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.

 

Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

PLTU
Ilustrasi. Warga Banten meminta Korea Selatan menghentikan pendanaan PLTU Jawa 9.

Jakarta, CNN Indonesia — Warga Banten dan Korea Selatan mengajukan gugatan hukum preliminary injunction terhadap lembaga keuangan publik asal Negeri Ginseng ke Pengadilan Tinggi Tingkat I Korsel. Gugatan menuntut agar lembaga keuangan publik terkait menghentikan pendanaan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Jawa 9 dan 10 yang berlokasi di Suralaya, Banten.

“Kami berharap, dari gugatan ini, pengadilan Korea [Selatan] mengeluarkan surat untuk melarang pihak-pihak tergugat meneruskan tindakannya, dalam hal ini investasi dan asuransi PLTU,” ujar Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (29/8).

Lembaga keuangan Korsel yang menjadi tergugat di antaranya Korea Development Bank (KDB), Korea Export-Import Bank (KEXIM), dan Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Ketiga lembaga itu, kata Yuyun, diketahui bakal menaruh investasi sebesar US$3 miliar untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 ribu MW.

Pelestarian lingkungan hidup dan komitmen Korsel terhadap perubahan iklim menjadi dasar dilayangkannya gugatan. Pasalnya, kata Yuyun, PLTU bakal berdampak buruk terhadap lingkungan di Banten secara khusus dan iklim secara global.

“Mengenai potensi penggunaan batubara untuk PLTU Jawa 9 dan 10, yakni dengan kapasitas 2 ribu MW yang direncanakan, maka akan membutuhkan sekitar 1.100 ton per jam batubara yang akan dibakar untuk menjalankan PLTU. Yang artinya dibutuhkan 9,5 juta ton batbara per tahunnya,” ujarnya.

Jumlah batubara yang dibakar itu, dikatakan Yuyun, hanya akan menambah polusi udara untuk Banten, termasuk juga DKI Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Yuyun menyebut, saat ini terdapat 52 PLTU batubara di Banten. Data Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyebut, dalam setahun, seluruh PLTU membakar 1,83 juta ton batubara. Jumlah itu, kata dia, akan bertambah signifikan jika PLTU Jawa 9 dan 10 dibangun dan beroperasi.

Rugikan Negara 

Selain merusak lingkungan, pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini juga dinilai akan merugikan perekonomian negara. Pemerintah disebut harus menambah anggaran untuk membayar listrik yang diproduksi.

“Sebetulnya dengan kapasitas PLTU Jawa 9 dan 10 yang besar ini sebetulnya menimbulkan masalah, di mana akan menjadi pemborosan dan kerugian ekonomi buat Indonesia,” ujar Koordinator Regional Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata dalam kesempatan yang sama.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Pemborosan, kata Tata, terjadi karena PLN menggunakan skema perjanjian ‘take or pay’ dalam kerja sama pengadaan listrik dengan perusahaan. “Itu membuat PLN tetap harus membayar kepada perusahaan, meski listrik yang terpakai kurang dari prediksi awal,” tambahnya menjelaskan.

Tata juga mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik dalam kurun waktu lima tahun terakhir meleset dari prediksi PLN. Akibatnya, lanjut dia, tingkat pemanfaatan pembangkit listrik hanya 57,3 persen khusus pada jaringan di Jawa-Bali.

“Jadi bisa dibayangkan di Jawa-Bali ada 42 persen listrik yang tidak dipakai. Berarti kalau kita menghitung secara sederhana, ada cost tambahan sekitar 42 persen yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.

Peletakan batu pertama pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu. Rencananya, pembangunan akan dikerjakan oleh PT Indoraya Tenaga, anak usaha Indonesia Power bersama Doosan Heavy dan Korea Midland Power.

Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengkaji usulan Gubernur DKI Jakarta mengenai perubahan UU DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Jakarta, CNN IndonesiaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih menunggu DPR RI soal revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu menyusul rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Ibu kota kan baru diumumkan. Nanti kita lihat apa yang versi DPR mau minta revisi,” kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Kemendagri juga saat ini sedang mendalami kajian terhadap usul Anies tersebut. Sebab berkaitan dengan perubahan bentuk pemerintahan Jakarta yang selama ini mendapat keistimewaan sebagai ibu kota negara.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tjahjo juga mengatakan proses pembahasan bersama terkait revisi akan dilakukan setelah ada masukan DPR.

“Pemerintah mem-follow up, begitu saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyampaikan Anies sudah mengajukan usulan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 sejak tiga bulan lalu.

Lihat juga: Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Dalam usulan itu, Anies mengajukan konsep Jakarta sebagai daerah otonomi khusus setelah tak lagi jadi ibu kota negara. Jakarta akan jadi provinsi yang membawahi kota dan kabupaten administratif seperti saat ini. Kabupaten dan kota itu akan dipimpin oleh PNS yang ditunjuk gubernur.

“Dia masih mengusulkan otonomi daerah satu tingkat. Katakanlah kalau bagi DKI itu mewujudkan pemerintahan yang efektif, kenapa tidak? Kalau memang dengan format seperti itu rakyat DKI akan lebih sejahtera,” ucap Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Mega ini memberikan beberapa catatan terkait pemindahan ibu kota negara. Dia menilai, rencana pemindahan tak perlu diiringi dengan perpindahan pusat perekonomian layaknya Jakarta.

Kalimantan Timur, kata Mega, nantinya hanya akan berfokus sebagai pusat pemerintahan tanpa adanya embel-embel status megapolitan seperti Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

“Nanti sama saja dengan Jakarta. Saya lihat dulu ada kehendak Jakarta jadi kota megapolitan,” kata Mega, dalam keterangan resminya, Selasa (27/8).

Mega juga menyarankan agar kelak ibu kota negara baru tak diberikan beban berlebih seperti di Jakarta saat ini. Dengan beban berlebih, dia khawatir ibu kota anyar nanti akan semrawut seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

“Artinya, tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit, ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian,” kata Mega.

Mega mencontohkan Washington DC, Amerika Serikat dan Canberra, Australia sebagai ibu kota negara yang ideal. Dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang mengikat.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

“Artinya, ini, kan, harus dijadikan sebuah pemikiran yang matang. Dan, kita tahu, kan, Kaltim kaya dengan tambang, mineral. Lalu konsekuensi logisnya bagaimana? Ini juga harus dibuat peraturan-peraturan yang mengikat,” jelas Mega.

Tak hanya itu, Mega juga turut memberikan catatan soal pengadaan air bersih di Kaltim yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan wilayah sawah tadah hujan yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, pemerintah harus membuat analisa dampak dan lingkungan (Amdal) dengan baik saat membangun ibu kota baru.