Kategori: Ekonomi

Gerbang Tol Cikarang Utama Baru Bakal Beroperasi 23 Mei

Gerbang Tol Cikarang
Ilustrasi gerbang tol Cikarang Utama.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Dua pengganti Gerbang Tol Cikarang Utama, yakni Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama siap beroperasi pada 23 Mei 2019. Keduanya beroperasi untuk pembayaran tol selama masa angkutan lebaran 2019.

“Tanggal 23 Mei pukul 00.00 WIB sudah siap beroperasi,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat peninjauan di Tol Cikampek, Cikampek, Jawa Barat, mengutip Antara, Minggu (19/5).

Kedua gerbang tol tersebut akan menggantikan fungsi Gerbang Tol Cikarang Utama, di mana Gerbang Tol Cikampek Utama untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara, Gerbang Tol Kahuripan Utama untuk tujuan Jawa Barat, dalam hal ini Bandung dan sekitarnya.

“Kami berada di KM 70 ini adalah Cikampek Utama. Ini adalah gerbang pengganti Cikarang Utama, di mana Cikarang Utama dibagi dua. Sehingga, Cikarang Utama tidak berfungsi lagi dan dipindahkan ke sini. Jadi, pembayaran mereka dari Jakarta itu di sini. Sedangkan tujuan Bandung di Kalihurip,” kata Budi Karya.

Lihat juga: Bahan Pokok Mahal, Kemdag Salahkan Pedagang

Menhub menyebutkan nantinya gardu yang dibangun akan sama dengan Cikarang Utama, yakni 30 gardu, sehingga bisa memperlancar proses pembayaran.

“Jadi, praktis sama tapi bergeser. Bisa dibayangkan jumlah layanannya dua kali lipat atau bisa dikatakan dengan pergerakan yang cuma 55 persen, layanannya maksimal, dan ini satu arus,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani mengatakan dengan dua gerbang terpisah sesuai tujuan tersebut, kepadatan akan terpecah.

“Di Kalihurip Utama KM 68. Jadi, di sini pergerakannya sudah pecah ke Timur lewat Cikampek Utama, yang ke selatan lewat Kalihurip. Tadinya kan Cikarang Utama menahan full traffic dari Jakarta, sekarang sudah dibagi dua,” terang dia.

Desi mengatakan progres pengerjaan kedua gerbang tol pengganti itu sudah mencapai 85 persen.

“Nanti yang 15 persen sebetulnya tambahan satelit-satelit. Kalau ini kan utamanya selesai hari ini, nah yang satelitnya untuk menampung pergerakan satu arah,” imbuhnya.

Terkait tambahan teknologi, ia menambahkan akan dipasang kamera pengintai (CCTV) untuk pengamanan.

Bahan Pokok Mahal, Kemdag Salahkan Pedagang

Ilustrasi bahan pokok.
Ilustrasi bahan pokok.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di awal bulan Ramadan ini dipicu oleh kenaikan permintaan dari konsumen.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Tjahya Widayanti menjelaskan kenaikan permintaan ini dimanfaatkan oleh beberapa pedagang untuk mengerek harga bahan pokok.

“Awal puasa dianggap permintaan naik dan pedagang menaikkan yang sebetulnya tidak ada alasan,” katanya, Jumat (10/5).

Di sisi lain, kenaikan harga bahan pokok juga disebabkan oleh kelangkaan pasokan bahan pokok di pasar sehingga tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Contoh kelangkaan terjadi pada bawang putih.

Lihat juga: Ahmad Al Naema Gantikan Chris Kanter Jadi Dirut Indosat

Kelangkaan tersebut membuat harga bawang putih melonjak tinggi hingga menyentuh Rp80 ribu per Kilogram (Kg) di pasar tradisional.

“Memang pasokannya kurang. Bawang putih tergantung dari luar (impor) dan bawang merah kemarin baru panen,” tuturnya.

Agar kenaikan harga di Ramadan tak terulang, ia menyatakan sebenarnya Kemendag telah mengantisipasinya dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) baik di tingkat pusat maupun daerah. Tahun ini, rakor antisipasi lonjakan harga pangan sudah dimulai sejak Maret 2019.

Hasil rapat itu selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerjunan tim ke lapangan untuk memantau harga dan pasokan bahan pokok di pasar. Upaya tersebut disebutnya telah membuahkan hasil dimana dalam dua tahun terakhir harga bahan terpantau stabil jelang Ramadan.

Lihat juga: Memperkuat Peran Ormas Islam Membangun Ekonomi Umat

Pun ada kenaikan, ia mengklaim hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu. Untuk saat ini, kenaikan terjadi pada bawang putih akibat kelangkaan pasokan di pasar. 

Selain menerjunkan tim di lapangan untuk memantau harga, Kemendag juga bekerja sama dengan satuan tugas (satgas) pangan. Satgas pangan bertugas untuk mengawasi jika ditemukan oknum pedagang yang sengaja mengerek harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

“Jadi rapat di daerah bukan hanya Dinas Perdagangan tetapi juga instansi terkait dan juga satgas pangan. Satgas pangan bersama dengan Kepala Dinas Daerah benar-benar memantau pergerakan harga di daerah,” tuturnya.

Ahmad Al Naema Gantikan Chris Kanter Jadi Dirut Indosat

Indosat Ooredoo
Indosat Ooredoo secara mengejutkan mengumumkan mengganti dirut mereka dari Chris Kanter menjadi Ahmad Al Naema. Chris baru jadi dirut selama enam bulan.

Jakarta, Posmetro IndonesiaPT Indosat Ooredoo menunjuk Ahmad Al Naema sebagai direktur utama, menggantikan Chris Kanter yang akan kembali ke posisi komisaris. Chris Kanter mulai menjabat sebagai direktur utama pada enam bulan lalu.

“Atas nama Dewan Komisioner Indosat Ooredoo, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Chris Kanter untuk memimpin fase transisi,” kata presiden komisaris Indosat Ooredoo, Waleed Mohamed Al Sayed dalam pernyataan yang diterima, Jumat (3/5).

Kabar ini terbilang mengejutkan, mengingat Indosat baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehari sebelumnya atau pada Kamis (2/5).

Dalam RUPSLB tersebut, tak ada perubahan pada posisi orang nomor satu di perusahaan telekomunikasi tersebut.

Lihat juga: Memperkuat Peran Ormas Islam Membangun Ekonomi Umat

Chris Kanter baru menjabat sebagai dirut Indosat selama 6 bulan. Ia diangkat dalam RUPSLB yang digelar pada Oktober 2018 menggantikan Joy Wahyudi.

Sebelum menjabat sebagai dirut, Chris berada di posisi komisaris perusahaan telekomunikasi tersebut selama delapan tahun terakhir.

Selain berkarier di Indosat, dia aktif dalam sejumlah asosiasi pengusaha. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia.

Sepanjang tahun lalu, Indosat membukukan kerugian mencapai Rp2,4 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dibanding tahun sebelumnya yang masih membukukan keuntungan Rp1,13 triliun.

Memperkuat Peran Ormas Islam Membangun Ekonomi Umat

KEIN
KEIN mengatakan organisasi kemasyarakatan Islam macam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengatakan organisasi kemasyarakatan Islam macam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi.

Seperti NU, Soetrisno menuturkan, memiliki peranan penting bidang ekonomi dengan penguatan kapasitas pesantren. Dia menuturkan pesantren harus banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

“Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas semakin menguat. Juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing industri,” kata Soetrisno, ketika menjadi pembicara dalam “Dialog Ekonomi Umat, Penguatan Peranan Pesantren Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” di Ponpes Zainul Hasan – Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, pekan lalu.

Lihat juga: Rancangan Perpres Skema LCS Disebut Sudah Masuk Kemensetneg

Soetrisno menegaskan dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah keharusan. Pesantren, kata dia, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

Oleh karena itu, kata Soetrisno, sinergitas pesantren dengan kewirausahaan menjadi penting untuk membangun ekonomi umat. Di samping tempat memperdalam ilmu agama, pesantren bagaimana pun juga bisa memberdayakan masyarakat menghadapi industri 4.0.

“KEIN, pemerintah dan pesantren bisa bersinergi menyiapkan generasi muda termasuk santri untuk bersaing dalam revolusi industri 4.0,” kata Soetrisno.

Indonesia Maju

Usai Pemilu 2019, Soetrisno berharap, semua pilar dapat bersatu padu membangun negeri guna melanjutkan kerja-kerja pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju.

Sementara itu, pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, KH. Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan pihaknya telah bersiap menyongsong revolusi industri 4.0. 

Lihat juga: BI Sebut Inflasi Pekan Ketiga April 0,31 Persen

Di samping para santri, kyai-kyai yang tergabung dengan NU tetap mengikuti perkembangan atau kemajuan teknologi informasi untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat.

“Soal revolusi industri 4.0 telah dibahas pada pertemuan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU pada akhir Februari hingga Maret lalu,” kata Mohammad.

Rancangan Perpres Skema LCS Disebut Sudah Masuk Kemensetneg

Ilustrasi pembangunan infrastruktur.
Ilustrasi pembangunan infrastruktur.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kemenko Perekonomian menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) untuk pendanaan infrastruktur sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kemenko Perekonomian menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) untuk pendanaan infrastruktur sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya telah mengajukan rancangan perpres tersebut ke Kemensetneg. Setelah itu, masih ada proses harmonisasi antar kementerian/lembaga (K/L). 

Lihat juga: BI Sebut Inflasi Pekan Ketiga April 0,31 Persen

“Nanti kan juga diproses Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Iskandar, Sabtu (27/4). 

Ia menjelaskan skema LCS memungkinkan swasta memegang proyek pemerintah dengan modal 100 persen. Namun, pemerintah akan memberikan jangka waktu sampai kapan proyek itu menjadi hak swasta. 

“Jadi proyek dibangun oleh swasta, nanti konsesi diberikan misalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun konsesi menjadi milik pemerintah,” ucap Iskandar.

Lihat juga:  Pemerintah RI Mendesak Belanda Adil pada Minyak Sawit

Skema LCS ini, sambung dia, berlaku untuk semua proyek infrastruktur. Pemerintah tak fokus hanya pada satu sektor, tapi membuka pintu untuk semua proyek yang dilirik oleh swasta. 

“Dulu usulkan pertama kali kereta api, jadi perbaikan rel-rel kereta. Tapi ya ini tergantung LCS kapan selesainya ya,” jelas Iskandar. 

Dengan LCS, pembangunan proyek infrastruktur tak lagi perlu mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tak lagi perlu mengeluarkan modal karena swasta dapat menanggung 100 persen. 

Lihat juga: Dividen BCA Rp4,6 T Bikin Kantong Duo Hartono Tambah Gendut

LCS sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah sudah menggodoknya sejak tahun lalu. Namun, masih ada beberapa halangan seperti persoalan mekanisme konsesi yang akan diberikan. 

Pasalnya, ada perbedaan mekanisme konsesi bagi proyek yang sudah ada berupa Barang Milik Negara (BMN) dan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tahun lalu, Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa masalah tata cara konsesi antara aset yang dikelola BUMN dan BMN ini masih dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, pihaknya menyambut baik skema pendanaan itu.

BI Sebut Inflasi Pekan Ketiga April 0,31 Persen

Ilustrasi inflasi.
Ilustrasi inflasi.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada pekan ketiga April inflasi sebesar 0,31 persen secara bulanan. Ini sesuai dengan survei harga yang dilakukan oleh otoritas moneter tersebut.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mencatat inflasi tahunan di periode yang sama sebesar 2,7 persen. Dengan kata lain, inflasi tahunan ini lebih besar dibanding posisi pekan kedua kemarin yakni 2,61 persen.

Meski tidak merinci penyebab inflasi pada pekan lalu, ia menganggap angka ini masih cukup baik. Sebab, angka ini masih berada di dalam rentang BI yakni 3,5 persen plus minus 1 persen.

Lihat juga: Pemerintah RI Mendesak Belanda Adil pada Minyak Sawit

“Ini memang indikator yang cukup positif,” jelas Perry, Selasa (23/4).

Meski demikian, BI tetap mewaspadai inflasi yang melonjak menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Untuk itu, rencananya Tim Koordinasi Inflasi Pusat akan melaksanakan rapat rutin sepanjang bulan Ramadan untuk memantau pengendalian harga.

Lihat juga: Dividen BCA Rp4,6 T Bikin Kantong Duo Hartono Tambah Gendut

Perry mengatakan bahwa tiket transportasi akan menjadi momok inflasi menjelang Ramadan, utamanya tiket pesawat terbang. Namun, pergerakan harga bahan pangan pun tak boleh terlupakan. Apalagi inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) rata-rata selalu menyumbang 20 persen terhadap inflasi.

“Sehingga kalau harga pangan terkendali, insya Allah inflasi juga bisa terkendali. Kemudian, secara seasonal benar bahwa tiket pesawat naik menjelang Ramadan, makanya pesan tiket dari jauh-jauh hari,” pungkas dia.

Pemerintah RI Mendesak Belanda Adil pada Minyak Sawit

Ilustrasi minyak sawit.
Ilustrasi minyak sawit.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pemerintah RI mendesak Parlemen Belanda untuk memberi perlakuan yang adil terhadap komoditas kelapa sawit di Eropa. Pernyataan itu menanggapi larangan penggunaan minyak sawit untuk biofuel pada 2030 oleh Uni Eropa karena dinilai minyak nabati yang tidak berkelanjutan.

Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi eskpor Indonesia, termasuk ke Belanda. Pasalnya, menurut dia, lebih dari 20% ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi oleh produk kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda I Gusti A. Wesaka Puja dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda baru-baru ini.

Diskusi ini bertujuan untuk mendorong potensi dan peluang peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan Belanda dan mitra-mitranya, termasuk Indonesia.

Lihat juga: Dividen BCA Rp4,6 T Bikin Kantong Duo Hartono Tambah Gendut

Menurut Puja, perlakuan yang adil terhadap kelapa sawit di antara produk minyak nabati lain merupakan bentuk dukungan atas prinsip perdagangan bebas yang terbuka, berbasis aturan, adik, inklusif dan bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kelapa sawit merupakan produk yang signifikan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, termasuk upaya percapaian targeet Sustainable Development Goals,” kata Puja dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4).

Hal itu termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ke pendidikan dan pemberian lapangan kerja. Dia mengklaim bahwa lebih dari 17 juta penduduk menggantungkan hidup pada industri kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lihat juga: Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia

Puja menyampaikan pemerintah bukan saja berfokus pada aspek ekonomi kelapa sawit, tetapi juga aspek konservasi alam dan lingkungan. Hal itu termasuk kebijakan moratorium dan peningkatan kualitas bibit untuk mendorong keberlanjutan serta produktivitas kelapa sawit, khususnya untuk petani kecil.

Dia mengungkapkan solusi yang tepat ialah mendorong penggunaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dividen BCA Rp4,6 T Bikin Kantong Duo Hartono Tambah Gendut

Ilustrasi

Jakarta, Posmetro Indonesia — Kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono alias Hartono bersaudara, 2 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes 2019 dipastikan bakal kembali meningkat sekitar Rp4,6 T. Aliran dana tersebut merupakan separuh dari total dividen yang dibagikan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kepada pemegang saham.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Kamis (11/4), bank swasta terbesar di Tanah Air itu resmi membagi dividen sebesar Rp340 per lembar saham kepada para pemegang saham. Dividen tersebut merupakan pembayaran bagi hasil kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan sepanjang tahun lalu. 

Pada 2018, BCA berhasil meraup laba bersih sebesar Rp25,9 triliun pada tahun lalu. Jumlah laba tersebut meningkat sekitar 10,9 persen dari 2017. Dari jumlah laba bersih itu, sekitar 32,4 persen atau Rp8,39 triliun dibagikan sebagai dividen. Porsi dividen yang dibagikan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 27 persen terhadap laba bersih. 

Dari total dividen tersebut, sebanyak Rp4,6 triliun mengalir ke kantong Hartono bersaudara selaku pemegang 54,94 persen atau 13,54 juta lembar saham BCA yang dimiliki oleh PT Dwimuria Investama Andalan. Sementara itu, sekitar Rp147,58 miliar dialirkan kepada Anthony Salim yang menggenggam 1,76 persen. Sisanya, sebanyak Rp3,62 triliun masuk kantong pemegang saham masyarakat lain yang menggenggam total saham 43,3 persen.

Lihat juga: Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia

“Dividen itu sudah termasuk dividen interim sebesar Rp85 per saham yang telah dibayarkan oleh perseroan pada tanggal 21 Desember 2018. Sisanya, Rp255 per saham dibayarkan pada Mei 2019,” ujar Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja usai RUPST di Ballroom Hotel Kempinski, Kamis (11/4). 

Menurut Jahja, peningkatan dividen yang berasal dari laba bersih ditopang oleh kinerja bisnis perusahaan, khususnya pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan bunga ditopang oleh petumbuhan kredit yang mencapai 15,1 persen atau mencapai angka nominal Rp538 triliun sepanjang 2018. 

Selain karena pendapatan bunga, terdapat pula pendapatan operasional sebesar Rp 17,7 triliun. Pendapatan dari masing-masing saluran kemudian dikurangi dengan beban operasional.

Berdasarkan catatan Majalah Forbes 2019, kekayaan Robert Budi Hartono telah mencapai US$18,6 miliar. Sementara Micahel Bambang Hartono mengantongi kekayaan sebesar US$18,5 miliar. Kekayaan keduanya berasal dari kepemilikan saham di BCA dan Djarum Group. 

Lihat juga: Arus Kas 4 BUMN Karya Sepanjang 2018 Cukup Positif

Keduanya merupakan orang terkaya di Tanah Air. Diikuti Sri Prakash Lohia dengan kekayaan mencapai US$7,3 miliar, Tahir US$4,5 miliar, Chairul Tanjung US$3,7 miliar, Prajogo Pangestu US$3,5 miliar, Low Tuck Kwong US$2,4 miliar, Mochtar Riady US$2,3 miliar, Theodore Rachmat US$1,7 miliar, dan Martua Sitorus US$1,7 miliar.

Kronologi Uniqlo Soal Tuntutan Upah Buruh di Indonesia

Ilustrasi Uniqlo

Jakarta, Posmetro Indonesia — Isu tidak sedap menyergap merek fesyen asal Jepang, Uniqlo. Brand di bawah naungan Fast Retailing Group milik orang terkaya di Negeri Sakura itu disebut-sebut tidak membayar upah para pekerja yang membuat pakaian di pabrik garmen sewaannya.

Menanggapi hal itu, manajemen Uniqlo Indonesia menyampaikan pernyataan melalui keterangan tertulis di situs resminya. Disebutkan, Fast Retailing Group menunjuk PT Jaba Garmindo sebagai salah satu pabrik pemasok untuk merek Uniqlo sejak Oktober 2012 hingga Oktober 2014.

Dalam perkembangannya, kerja sama tidak berjalan mulus karena Jaba Garmindo dianggap bermasalah dalam segi kualitas produk dan pengiriman yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, Fast Retailing menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan hubungan bisnis dengan PT Jaba Garmindo. Keluar dari hubungan kerja pada Oktober 2014, dengan menyelesaikan pembayaran untuk semua pesanan pada saat  itu secara tepat waktu.

Lihat juga: Arus Kas 4 BUMN Karya Sepanjang 2018 Cukup Positif

PT Jaba Garmindo, bekas pabrik pemasok Uniqlo di Indonesia itu dinyatakan pailit dan mengalami kebangkrutan pada April 2015.

“Fast Retailing tidak memiliki kewajiban hukum terkait hal ini. Termasuk tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial kepada mantan pekerja PT Jaba Garmindo,” demikian tertulis dalam keterangan pers, Selasa (9/4).

Uniqlo mengaku telah menawari para pekerja pabrik untuk bekerja dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, Fast Retailing juga mengklaim telah memimpin pembicaraan dengan para pemangku kepentingan di seluruh industri pakaian mengenai metode yang akan melindungi pekerja industri terkait kasus serupa di masa depan.

Dalam perkembangan, Fast Retailing mengaku telah bertemu langsung dengan perwakilan serikat pekerja dari Jaba Garmindo di Jakarta pada Juli 2017 dan November 2018 lalu. Namun, kedua pihak enggan membagikan hasil kesepakatan tersebut.

Lihat juga: OJK Blokir 803 ‘Tukang Kredit’ Digital Ilegal Setahun Ini

“Fast Retailing telah mengonfirmasi rencana untuk pembahasan lebih lanjut dengan perwakilan dari serikat pekerja untuk membantu memfasilitasi kembali lapangan pekerja bagi mantan pekerja PT Jaba Garmindo yang hingga saat ini belum memiliki pekerjaan,” demikian paparan manajemen Uniqlo.

Sebelumnya, dari situs LSM Internasional Clean Clothes Campaign diketahui. 2 pekerja pabrik garmen yang membuat pakaian Uniqlo selama bertahun-tahun akan berada di Kopenhagen, Denmark, pada 2 dan 7 April 2019. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global PayUp Uniqlo.

Mereka menuntut agar Uniqlo membayar utang kepada pekerja setelah penutupan pabrik mereka yang tidak terduga pada 2015 lalu. Kunjungan para pekerja bertepatan dengan pembukaan toko Uniqlo pertama di Denmark pada 5 April. Dalam acara tersebut, CEO Tadashi Yanai hadir.

Uniqlo merupakan pembeli utama pabrik Jaba Garmindo yang ditutup tanpa peringatan atau penjelasan kepada para pekerja.

Lihat juga: Tiket Pesawat Mahal, Hunian Hotel di Bali dan Jakarta Turun

Pendiri dan CEO perusahaan induk Uniqlo Tadashi Yanai diperkirakan memiliki kekayaan bersih US$19,3 miliar, menjadikannya orang terkaya di jepang. Kini Uniqlo menghasilkan keuntungan miliaran dollar bagi para pemegang saham.

Dalam situs itu disebutkan, Uniqlo masih terus menolak untuk membayar utang kepada mantan pekerja Jaba Garmindo.

Didukung oleh kelompok buruh berskala global, para mantan pekerja Jaba Garmindo terus berkampanye menentang pencurian upah Uniqlo, sejak penutupan pabrik mereka. 2.000 pekerja yang menjahit berbagai pakaian Uniqlo masih berutang sekitar 5,5 juta Euro.

Arus Kas 4 BUMN Karya Sepanjang 2018 Cukup Positif

Ilustasi kas.

Jakarta, Posmetro Indonesia — 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi kompak mencatatkan arus kas positif sepanjang 2018. Penyakit menahun yang selama ini kental di BUMN konstruksi pun hilang.

Sejak pembangunan infrastruktur masif dilakukan dalam empat tahun terakhir, performa keuangan emiten konstruksi mulai goyah karena arus kasnya semakin menipis dan minus. Pasalnya, perusahaan harus merogoh kocek tinggi dalam mengerjakan proyek dan baru mendapatkan pembayaran ketika pembangunan hampir selesai.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) adalah perusahaan yang pada 2017 lalu masih mencatatkan arus kas negatif. Padahal, PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah positif pada tahun tersebut.

Arus kas Waskita Karya yang sebelumnya minus Rp5,95 triliun, pada 2018 berbalik arah positif sebesar Rp3,03 triliun. Kemudian, Adhi Karya tahun lalu memiliki arus kas positif sebesar Rp70,9 miliar, membaik dibanding 2017 yang minus Rp3,2 triliun.

Lihat juga : OJK Blokir 803 ‘Tukang Kredit’ Digital Ilegal Setahun Ini

“Arus kas operasional Waskita Karya dan Adhi Karya yang positif terjadi mereka telah menerima pembayaran atas proyek yang selama ini dicatat sebagai piutang,” ujar Analis Kresna Sekuritas Andreas Kristo kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/4).

Wijaya Karya mungkin bisa disebut paling beruntung pada 2018 kemarin. Manajemen bukan saja bisa mempertahankan arus kas yang positif, tapi jumlahnya meningkat 44,68 persen dari Rp1,88 triliun menjadi Rp2,72 triliun.

Lain cerita, dengan PTPP. Arus kas mereka justru menurun hingga 51,04 persen dari Rp1,46 triliun menjadi Rp716,12 miliar. Andreas menyebut masalah tersebut dilatarbelakangi jumlah pembayaran gaji dan bonus karyawan yang meningkat.

“Pada 2018 PTPP melakukan tiga akuisisi perusahaan sehingga jumlah headcount(perhitungan jumlah karyawan) memang meningkat,” katanya.

Pembayaran kas kepada karyawan sepanjang tahun lalu tercatat meningkat menjadi Rp716,8 miliar dari sebelumnya yang hanya Rp500,85 miliar. Tak hanya itu, pembayaran untuk direksi juga naik dari Rp29,86 miliar menjadi Rp40,76 miliar.

Di sisi lain, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan perbaikan arus kas ikut mempengaruhi laba bersih perusahaan. Hal ini terjadi pada Waskita Karya.

Pertumbuhan laba bersihnya tipis, yakni hanya 2,06 persen dari Rp3,88 triliun menjadi Rp3,96 triliun. Realisasi itu berbeda jauh dengan 2017 lalu yang peningkatannya mencapai 126,9 persen.

Menurut Hans, Waskita Karya menyeleksi betul proyek yang diambil pada tahun lalu. Hal itu dilakukan agar tak terlalu memberatkan kas internal.

Lihat juga: Tiket Pesawat Mahal, Hunian Hotel di Bali dan Jakarta Turun

“Tapi ada hubungannya kalau tidak banyak ambil proyek, arus kas memang positif tapi harus siap pertumbuhan laba bersih melambat,” ucap Hans.

Perlambatan juga terjadi pada PTPP dan Adhi Karya. Laba bersih PTPP pada 2018 hanya naik 3,44 persen, sedangkan 2017 lalu sampai 50,87 persen. Begitu juga dengan Adhi Karya, labanya dua tahun lalu melejit 64,43 persen tapi 2018 kemarin hanya 24,97 persen.

Artinya, hanya Wijaya Karya yang berhasil mencatatkan kinerja paling positif. Perusahaan meraup laba bersih sebesar Rp1,73 triliun, atau naik 44,16 persen pada tahun lalu. Secara persentase, peningkatan laba bersihnya lebih tinggi dari 2017 yang sebesar 14,28 persen.

“Jadi bisa dikatakan Wijaya Karya yang paling membaik, kinerjanya bagus,” terang Hans.

Lihat juga: Sri Mulyani: Keputusan The Fed Sinyal Ekonomi Global Lemah

Kurang sependapat, Andreas melihat peningkatan laba bersih Waskita Karya dan Wijaya Karya didorong oleh pendapatan lain-lain di luar bisnis utamanya sebagai kontraktor. Untuk Waskita Karya, perusahaan memperoleh tambahan laba dari penjualan aset melalui penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

“Wijaya Karya ada laba dari pendapatan lain seperti bunga atas pinjaman dan nilai wajar atas investasi properti,” jelas Andreas.

Sementara itu, PTPP dan Adhi Karya tak memiliki pendapatan tambahan di luar bisnis konstruksi. Dengan demikian, Andreas berpendapat Adhi Karya lah yang mencetak kinerja terbaik tahun lalu.

“PTPP kenaikannya stagnan, Wijaya Karya dan Waskita Karya (tanpa pendapatan lain-lain) turun,” katanya.