Penulis: admin

Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.

 

Belasan Penerbangan Dibatalkan Imbas Demo di Hong Kong

Hong Kong
 

Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 16 penerbangan di bandara internasional Hong Kong dibatalkan, Minggu (1/9). Pembatalan ini dilakukan akibat aksi demonstrasi yang dilakukan aktivis pro demokrasi. Mereka memblokir akses jalan menuju bandara Hong Kong.

Protes dilakukan sehari setelah polisi dan para demonstran terlibat kekerasan ketika mereka melakukan demonstrasi tanpa izin di tengah kota. Demonstrasi ini telah berlangsung selama 13 pekan dalam 3 bulan terakhir.

Belasan penerbangan di batalkan, seperti dilaporkan situs bandara tersebut. Aula keberangkatan pun dipenuhi penumpang yang berusaha mencapai terminal keberangkatan.

Lihat juga: Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian

Sebelumnya, operator kereta bandara Airport Express menangguhkan layanan kereta menuju bandara. Penangguhan dilakukan setelah massa mengepung stasiun tersebut.

Para pengunjuk rasa berpakaian hitam berusaha menyembunyikan diri dari CCTV dengan mengenakan payung. Mereka membangun barikade di terminal bus dan berusaha menghentikan lalu lintas di jalan utama menuju bandara.

Para pendemo sengaja menyasar bandara dalam aksi mereka kali ini. Sebab, mereka berusaha menarik perhatian dunia internasional atas aksi tersebut.

Lihat juga: Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Para penumpang yang kesulitan transportasi terpaksa meninggalkan bandara dengan menyeret koper dan barang-barang mereka sepanjang jalan untuk keluar bandara.

Aksi demonstrasi di Hong Kong semakin keras. Akis ini awalnya dipicu oleh ketidaksetujuan atas undang-undang baru yang tengah diusulkan. Aturan baru itu memungkinkan dilakukannya ekstradisi (penyerahan kriminal) ke daratan China. Namun, aksi demonstrasi ini dengan cepat berubah menjadi aksi anti-pemerintahan.

Di salah satu terminal bandara, para pemrotes melepaskan tabung pemadam kebakaran, menumpuk troli bagasi dan membarikade jalanan. Mereka juga menghancurkan kamera pengintai sebelum polisi akhirnya mengusir.

Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian

Donald Trump
Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian Resor Mar-a-Lago (AFP/Saul Martinez/Getty Images)

Jakarta, CNN IndonesiaResor Mar-a-Lago milik Presiden AS Donald Trump di Florida terancam diamuk badai Dorian. Pasalnya resor mewah ini berada di jalur yang bakal dilewati badai tersebut.

Jalur terbaru badai Dorian yang diungkap Pusat Badai Nasional AS menempatkan resor ini dalam persimpangan lintasanya dengan kecepatan angin yang hampir mencapai 140 mph (225 kpj). Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa Dorian baru saja masuk ke dalam kategori empat yang berarti sangat berbahaya dengan kecepatan angin yang sudah mencapai 130 mph (215 kpj).

Para peramal cuaca mengatakan bahwa topan tersebut akan mengancam jutaan orang, khususnya di sepanjang pantai timur Floria yang padat penduduk. Hanya saja ada juga kemungkinan dari ramalan lain yang memperkirakan bahwa badai akan berbelok ke utara menuju pantai.

Mengutip AP, resor musim panas yang ditutup untuk musim panas ini berada di Palm Beach. Pada Jumat Sore tak ada aktivitas yang terlihat di sana. Organisasi Trump pun tak memberikan tanggapan terkat hal ini.

Lihat juga: Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Namun Trump sempat ditanya seberapa khawatir dia tentang ancaman badai yang menerpa resornya.

“Yah, Ada tahu saya bahkan belum memikirkannya, pertanyaan itu baru disinggung beberapa waktu lalu. Ya mungkin itu akan terlihat seperti pusat yang mati, tapi Mar-a-Lago bisa mengatasi hal itu sendiri. Itu adalah tempat yang sangat kuat.”

“Hal yang saya khawatirkan adalah negara bagian Florida karena mungkin saja ini adalah badai yang memecahkan rekor. Sekarang mungkin segalanya akan berubah. Kami berharap ada satu elemen yang mungkin terjadi dan membuat badai ini berbelok ke kanan dan naik ke utara sebelum atau saat mencapai pantai. Itu akan bagus, tapi persentasenya cukup kecil pada titik ini.”

Lihat juga: Pesawat Airbus Rusia Mendarat Darurat Usai Tabrak Burung

Mar-a-Lago adalah resor yang berdiri dari tahun 1920-an dan dibangun oleh pewaris Marjorie Merriweather Post. Resor ini memiliki 126 kamar.

Ada alasan mengapa Trump mengatakan kalau resor tersebut ‘kuat.’ Badai selalu menjadi bagian dari sejarah resor ini. Resor yang dibeli Trump pada 1985 ini pernah dihantam badai pada 2005. Saat itu dia mengatakan menerima pembayaran asuransi sebesar US$17 juta untuk memperbaiki kerusakan akibat topan. Namun AP hanya menemukan sedikit bukti untuk perbaikan kerusakan skala besar itu.

Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Hong Kong
Aktivis pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Dua aktivis pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong dan Agnes Chow, yang dilaporkan sempat ditangkap polisi kini sudah dibebaskan. Keduanya lepas dari tahanan dengan jaminan, setelah dicokok karena dianggap menghasut penduduk untuk mengikuti demonstrasi pekan lalu.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (30/8), Joshua dan Agnes langsung mengadakan jumpa pers usai bebas dari tahanan. Keduanya dituduh menggalang demonstrasi ilegal pada 21 Juni lalu.

“Meski mereka menangkap dan memburu kami, kami tidak peduli dan akan terus berjuang,” kata Joshua kepada awak media.

Menurut pernyataan Partai Demosisto, tempat Joshua bernaung, keduanya ditangkap di tempat berbeda. Joshua ditangkap ketika sedang berjalan menuju stasiun kereta pada pukul 07.30 waktu setempat, dan langsung dibawa ke dalam sebuah mobil van.

Lihat juga: Pesawat Airbus Rusia Mendarat Darurat Usai Tabrak Burung

Sedangkan Chow dijemput polisi di rumahnya.

“Kami sebagai penduduk Hong Kong tidak akan menyerah dan tak pernah takut. Kami akan tetap memperjuangkan demokrasi,” kata Chow.

Kepolisian Hong Kong juga menangkap aktivis Andy Chan. Dia dibekuk di Bandara Internasional Hong Kong pada Kamis (29/8) malam. Dia disangka menyulut kerusuhan dan menyerang aparat kepolisian.

Belum diketahui apakah rencana unjuk rasa pada akhir pekan ini di Hong Kong akan tetap berjalan atau tidak. Sebab, Kelompok pegiat Front Hak Asasi Manusia Hong Kong (CHRF) sebagai penggagas memutuskan membatalkan rencana mereka.

Keputusan itu diambil setelah mereka gagal mendapatkan izin dari kepolisian, serta penangkapan dan penganiayaan terhadap sejumlah tokoh aktivis.

Lihat juga: Bertemu Petinggi Pemberontak Houthi, Iran Kecam Saudi

“Prinsip utama kami adalah untuk melindungi seluruh peserta aksi dan memastikan tidak ada satu pun yang berurusan dengan hukum karena keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa yang kami organisir. Karena kami melihat tidak ada kemungkinan syarat-syarat itu terpenuhi, maka dari itu kami tidak punya pilihan lain untuk membatalkan aksi esok hari,” kata perwakilan CHRF, Bonnie Leung.

Demonstrasi akhir pekan ini bertujuan memperingati lima tahun tuntutan menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemimpin dan anggota dewan Hong Kong. Pada 2015, pemerintah China menolak usul pemilu dan menunjuk langsung pemimpin Hong Kong.

Joshua telah dua kali dijebloskan ke penjara. Pada 2018 dia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara atas perannya dalam aksi demonstrasi pro-demokrasi “Gerakan Payung” di 2014. Dia baru bebas dari penjara pada Juni lalu.

Sedangkan Chan sebelumnya juga ditangkap oleh polisi Hong Kong. Dia disangka menyimpan senjata dan bahan pembuat bom. Chan adalah pendiri Partai Nasional Hong Kong yang sudah dibubarkan.

Pemerintah menuduh Chan sebagai aktivis radikal karena menyebarkan kebencian terhadap pendatang dari China, dan mengajak untuk angkat senjata demi kemerdekaan Hong Kong.

Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing. Mereka khawatir beleid itu digunakan untuk membungkam para aktivis yang tidak sepakat dengan aturan yang diterapkan China.

Berawal dari penolakan RUU ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China.

Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

PLTU
Ilustrasi. Warga Banten meminta Korea Selatan menghentikan pendanaan PLTU Jawa 9.

Jakarta, CNN Indonesia — Warga Banten dan Korea Selatan mengajukan gugatan hukum preliminary injunction terhadap lembaga keuangan publik asal Negeri Ginseng ke Pengadilan Tinggi Tingkat I Korsel. Gugatan menuntut agar lembaga keuangan publik terkait menghentikan pendanaan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Jawa 9 dan 10 yang berlokasi di Suralaya, Banten.

“Kami berharap, dari gugatan ini, pengadilan Korea [Selatan] mengeluarkan surat untuk melarang pihak-pihak tergugat meneruskan tindakannya, dalam hal ini investasi dan asuransi PLTU,” ujar Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (29/8).

Lembaga keuangan Korsel yang menjadi tergugat di antaranya Korea Development Bank (KDB), Korea Export-Import Bank (KEXIM), dan Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Ketiga lembaga itu, kata Yuyun, diketahui bakal menaruh investasi sebesar US$3 miliar untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 ribu MW.

Pelestarian lingkungan hidup dan komitmen Korsel terhadap perubahan iklim menjadi dasar dilayangkannya gugatan. Pasalnya, kata Yuyun, PLTU bakal berdampak buruk terhadap lingkungan di Banten secara khusus dan iklim secara global.

“Mengenai potensi penggunaan batubara untuk PLTU Jawa 9 dan 10, yakni dengan kapasitas 2 ribu MW yang direncanakan, maka akan membutuhkan sekitar 1.100 ton per jam batubara yang akan dibakar untuk menjalankan PLTU. Yang artinya dibutuhkan 9,5 juta ton batbara per tahunnya,” ujarnya.

Jumlah batubara yang dibakar itu, dikatakan Yuyun, hanya akan menambah polusi udara untuk Banten, termasuk juga DKI Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Yuyun menyebut, saat ini terdapat 52 PLTU batubara di Banten. Data Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyebut, dalam setahun, seluruh PLTU membakar 1,83 juta ton batubara. Jumlah itu, kata dia, akan bertambah signifikan jika PLTU Jawa 9 dan 10 dibangun dan beroperasi.

Rugikan Negara 

Selain merusak lingkungan, pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini juga dinilai akan merugikan perekonomian negara. Pemerintah disebut harus menambah anggaran untuk membayar listrik yang diproduksi.

“Sebetulnya dengan kapasitas PLTU Jawa 9 dan 10 yang besar ini sebetulnya menimbulkan masalah, di mana akan menjadi pemborosan dan kerugian ekonomi buat Indonesia,” ujar Koordinator Regional Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata dalam kesempatan yang sama.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Pemborosan, kata Tata, terjadi karena PLN menggunakan skema perjanjian ‘take or pay’ dalam kerja sama pengadaan listrik dengan perusahaan. “Itu membuat PLN tetap harus membayar kepada perusahaan, meski listrik yang terpakai kurang dari prediksi awal,” tambahnya menjelaskan.

Tata juga mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik dalam kurun waktu lima tahun terakhir meleset dari prediksi PLN. Akibatnya, lanjut dia, tingkat pemanfaatan pembangkit listrik hanya 57,3 persen khusus pada jaringan di Jawa-Bali.

“Jadi bisa dibayangkan di Jawa-Bali ada 42 persen listrik yang tidak dipakai. Berarti kalau kita menghitung secara sederhana, ada cost tambahan sekitar 42 persen yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.

Peletakan batu pertama pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu. Rencananya, pembangunan akan dikerjakan oleh PT Indoraya Tenaga, anak usaha Indonesia Power bersama Doosan Heavy dan Korea Midland Power.

Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengkaji usulan Gubernur DKI Jakarta mengenai perubahan UU DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Jakarta, CNN IndonesiaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih menunggu DPR RI soal revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu menyusul rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Ibu kota kan baru diumumkan. Nanti kita lihat apa yang versi DPR mau minta revisi,” kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Kemendagri juga saat ini sedang mendalami kajian terhadap usul Anies tersebut. Sebab berkaitan dengan perubahan bentuk pemerintahan Jakarta yang selama ini mendapat keistimewaan sebagai ibu kota negara.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tjahjo juga mengatakan proses pembahasan bersama terkait revisi akan dilakukan setelah ada masukan DPR.

“Pemerintah mem-follow up, begitu saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyampaikan Anies sudah mengajukan usulan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 sejak tiga bulan lalu.

Lihat juga: Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Dalam usulan itu, Anies mengajukan konsep Jakarta sebagai daerah otonomi khusus setelah tak lagi jadi ibu kota negara. Jakarta akan jadi provinsi yang membawahi kota dan kabupaten administratif seperti saat ini. Kabupaten dan kota itu akan dipimpin oleh PNS yang ditunjuk gubernur.

“Dia masih mengusulkan otonomi daerah satu tingkat. Katakanlah kalau bagi DKI itu mewujudkan pemerintahan yang efektif, kenapa tidak? Kalau memang dengan format seperti itu rakyat DKI akan lebih sejahtera,” ucap Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Mega ini memberikan beberapa catatan terkait pemindahan ibu kota negara. Dia menilai, rencana pemindahan tak perlu diiringi dengan perpindahan pusat perekonomian layaknya Jakarta.

Kalimantan Timur, kata Mega, nantinya hanya akan berfokus sebagai pusat pemerintahan tanpa adanya embel-embel status megapolitan seperti Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

“Nanti sama saja dengan Jakarta. Saya lihat dulu ada kehendak Jakarta jadi kota megapolitan,” kata Mega, dalam keterangan resminya, Selasa (27/8).

Mega juga menyarankan agar kelak ibu kota negara baru tak diberikan beban berlebih seperti di Jakarta saat ini. Dengan beban berlebih, dia khawatir ibu kota anyar nanti akan semrawut seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

“Artinya, tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit, ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian,” kata Mega.

Mega mencontohkan Washington DC, Amerika Serikat dan Canberra, Australia sebagai ibu kota negara yang ideal. Dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang mengikat.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

“Artinya, ini, kan, harus dijadikan sebuah pemikiran yang matang. Dan, kita tahu, kan, Kaltim kaya dengan tambang, mineral. Lalu konsekuensi logisnya bagaimana? Ini juga harus dibuat peraturan-peraturan yang mengikat,” jelas Mega.

Tak hanya itu, Mega juga turut memberikan catatan soal pengadaan air bersih di Kaltim yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan wilayah sawah tadah hujan yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, pemerintah harus membuat analisa dampak dan lingkungan (Amdal) dengan baik saat membangun ibu kota baru.

Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

Gerindra
Ilustrasi Partai Gerindra.

Medan, Posmetro Indonesia – Hasil penghitungan ulang suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa Partai Gerindra mengalami banyak pengurangan suara.

Padahal, hitung ulang itu merupakan hasil gugatan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Lihat juga:Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyebut itu berdasarkan hasil perhitungan suara ulang dari 160 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut.

“Memang ada perubahan jumlah suara. Tapi itu tidak mempengaruhi esensi putusan beberapa waktu lalu. Hanya suara Partai Golkar yang naik cukup banyak, tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap peroleh kursi di DPRD Sumut,” kata dia di kantornya, Medan, Sabtu (24/8).

“Namun Gerindra yang menggugat hasil suara beberapa waktu lalu, justru mengalami penurunan jumlah perolehan suara,” jelasnya.

Ilustrasi KPU.

Dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Sumut itu, perolehan suara Partai Gerindra justru berkurang seusai penghitungan suara ulang.

Partai Gerindra sebelumnya tercatat meraih 7.911 suara di Dapil IX. Namun, saat penghitungan ulang dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi, suara partai itu justru turun menjadi 7.752.

Begitu juga dengan suara Caleg Gerindra nomor urut 1, Robert Lumban Tobing, yang sebelumnya menggugat KPU dan Bawaslu terkait hasil Pileg 2019 di wilayah itu ke MK.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Sebelumnya, dia mengklaim memperoleh 3.971 suara di Humbahas. Sementara, KPU mencatatnya hanya mendapat 1.836 suara. Setelah penghitungan suara ulang rampung, capaian Robert malah turun menjadi 1.684 suara.

Dengan berakhirnya proses penghitungan ulang hasil Pileg ini, KPU Sumut akan segera menggelar penetapan anggota DPRD Sumut terpilih pada 27 Agustus 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua OKK Partai Gerindra Sumut Dedi Arfan Sinaga mengatakan perubahan yang terjadi itu membuktikan bahwa penyelenggara pemilu di Humbahas sangat bermasalah.

Gedung MK.

“Ada indikasi permainan penyelenggara pemilu disana. Beruntung hasil ini tidak mempengaruhi daftar Caleg terpilih. Jika tidak, bisa ribut semua partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilu Legislatif DPRD Sumut di daerah pemilihan (Dapil) IX Sumut. Pasalnya, terdapat pengurangan suara Partai Gerindra di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam gugatan, Gerindra mengklaim kehilangan 2.098 suara di Pileg DPRD Sumut dapil XI. Sesuai ketetapan KPU, Gerindra memperoleh 7.911 suara.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Pengurangan suara juga terjadi pada caleg DPRD Sumut Robert Lumban Tobing sebanyak 2.135 suara. Itu diklaim karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundatun melampaui kewenangan dengan meminta KPU memperbaiki data Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. Akibat pengurangan suara itu, Robert gagal memperoleh kursi di DPRD Sumut.

Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Mahfud
Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang melontarkan provokasi Papua.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.

“Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu,” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apapun untuk mempertahankannya.

Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang di perlukan.

“Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya,”  kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tidak lepad dari pernyataan rasialisme.

Terlebih, persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.

“Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas,” kata dia.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Dia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.

“Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif,” kata Mahfud.

Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.

Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.

Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menggunakan pin emas penanda anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ‘KW’ atau palsu. Hal ini menanggapi polemik rencana pengembalian pin emas anggota DPRD DKI Jakarta.

Fadli mengaku, pin emas yang dia kenakan seharga Rp200 ribu. Politikus Partai Gerindra itu menerangkan alasannya menggunakan pin emas ‘KW’ adalah lantaran sering mengalami kehilangan.

“Ini bukan pin emas, ini pin ‘KW’,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8).

Lebih jauh Fadli mengaku tidak mengetahui soal besaran anggaran untuk pengadaan pin emas bagian anggota DPRD.

Meski begitu, dia meyakini anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan pin emas tidak terlalu besar karena tidak seluruh bagian pin diselimuti bahan emas.

“Paling berapa itu. Emasnya juga bukan keseluruhan mungkin. Saya sendiri tidak tahu di mana (emasnya) itu ya,”  ujarnya.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Fadli mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota dewan bisa dilihat dari berbagai sisi terkait penting dan tidaknya. Namun, menurutnya, pin emas bisa menjadi kenang-kenangan bagi anggota dewan.

“Mungkin kenang-kenangan atau semacam itu. Bisa penting, bisa enggak, tergantunglah. Jadi menurut saya yang kecil-kecil gitu enggak terlalu bisa dibicarakanlah,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menilai efektivitas pemberian pin emas kepada anggota dewan perlu dikaji kembali.

Dia mengaku tidak masalah jika pengadaan pin emas untuk anggota dewan dihilangkan karena penggunaannya tidak terlalu penting.

“Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tidak terlalu mengganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan enggak apa-apa,” katanya.

Yandri pun mengaku hanya menggunakan pin imitasi. Menurutnya, meskipun tidak menggunakan pin emas, kinerjanya tidak pernah terganggu dan dirinya tidak pernah mendapat masalah saat menghadiri acara resmi kenegaraan selama ini.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Polemik pengadaan pin emas berawal saat sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

“Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja,” kata Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah kepada CNN, Selasa (20/8).

Jika pin emas tersebut bisa dijual, Ima berencana menyumbangkan hasil penjualannya kepada salah satu aplikasi sosial yang dia kelola yakni Jangkau.

“Kalau sesuai aturan boleh dijual untuk disumbangkan ke Jangkau,” kata Ima, yang merupakan mantan staf Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini.